Monthly Archives: November 2009

Kata Serapan Bahasa Asing

Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah (lokal) maupun dari bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, dan Belanda.

 

Macam  Kata Serapan Bahasa Asing

 

Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas 3 golongan besar, yaitu:

 

1. Unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur pinjaman ini dapat dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing.
Contoh: reshuffle, shuttle cock, real estate, dan sebagainya.

 

2. Unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga dapat dibandingkan dengan
bentuk asalnya.

 

3. Unsur yang sudah lama terserap dalam bahasa Indonesia tidak perlu lagi diubah ejaannya.
Contoh: otonomi, dongkrak, paham, aki, dan sebagainya

 

Kaidah Penyesuaian Ejaan Unsur Serapan Bahasa Asing

 

Berikut ini kaidah penyesuaian ejaan unsur serapan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia:

 

1. -al, eel, -aal (Belanda) menjadi -al, contoh:
• national menjadi nasional
• rationeel, rational menjadi rasional
• normaal, normal menjadi normal

 

2. (Sansekerta) menjadi s- contoh:
• çabda menjadi sabda
• çastra menjadi sastra

 

3. oe- (Yunani) menjadi e- contoh:
• oestrogen menjadi estrogen
• oenology menjadi enologi

 

4. kh- (Arab) tetap kh- contoh:
• khusus tetap menjadi khusus
• akhir tetap menjadi akhir

 

5. oo (Inggris) menjadi u contoh:
• cartoon menjadi kartun
• proof menjadi pruf

Perbedaan e-bisnis dan e-commerce

Banyak orang mengasumsikan bahwa e-commerce dan e-bisnis adalah sama. Istilah e-commerce dan e-bisnis mungkin kedengarannya sama tapi secara teknis sebenarnya keduanya berbeda.

Keduanya memang memiliki huruf ‘e’ yang mengindikasikan penggunaan elektronik termasuk internet dan EDI (electronic data interchange) untuk mengembangkan proses bisnis.

Secara definisi e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, namun tidak semua e-bisnis berarti e-commerce. E-commerce lebih sempit jika dibandingkan e-bisnis, di mana e-commerce adalah sub perangkat dari e-bisnis. Di mana e-bisnis sangat luas, menunjuk kepada penggunaan teknologi untuk menjalankan bisnis yang memberikan hasil, memberikan dampak yang besar kepada bisnis secara keseluruhan.

Sementara e-commerce mengacu kepada penggunaan internet untuk belanja online, seperti untuk belanja produk dan jasa. Contohnya terjadi ketika konsumen men-order tiket, buku atau hadiah, produk berwujud maupun tidak berwujud melalui internet. Sampel lainnya ketika sebuah organisasi atau individu membayarkan sejumlah uang via internet.

Istilah e-bisnis meng-cover semua area bisnis. E-bisnis terjadi ketika perusahaan atau individu berkomunikasi dengan para klien atau nasabah melalui email. Pemasaran dilakukan melalui internet, menjual produk atau jasa melalui internet, menggunakan internet untuk riset pasar, menggunakan internet untuk meng-hire orang, menggunakan internet untuk promosi produk dan jasa, dan sebagainya.


E-commerce

Electronic Commerce (E-Commerce) didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Salah satu jaringan yang digunakan adalah internet. Sementara itu Kalakota dan Whinston mendefinisikan E-Commerce dari beberapa perspektif, yaitu:

1. Dari perspektif komunikasi, E-Commerce adalah pengiriman informasi, produk/jasa, atau pembayaran melalui jaringan telepon, atau jalur komunikasi lainnya;

2. Dari perspektif proses bisnis, E-Commerce adalah aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan work flow;

3. Dari perspektif pelayanan, E-Commerce adalah alat yang digunakan untuk mengurangi biaya dalam pemesanan dan pengiriman barang; dan

4. Dari perspektif online, E-Commerce menyediakan kemampuan untuk menjual dan membeli produk serta informasi melalui internet dan jaringan jasa online lainnya.

Selanjutnya Yuan Gao dalam Encyclopedia of Information Science and Technology (2005), menyatakan E-Commerce adalah penggunaan jaringan komputer untuk melakukan komunikasi bisnis dan transksaksi komersial. Kemudian di website E-Commerce Net, E-Commerce didefinisikan sebagai kegiatan menjual barang dagangan dan/atau jasa melalui internet. Seluruh komponen yang terlibat dalam bisnis praktis diaplikasikan disini, seperti customer service, produk yang tersedia, cara pembayaran, jaminan atas produk yang dijual, cara promosi dan sebagainya.

Seluruh definisi yang dijelaskan di atas pada dasarnya memiliki kesamaan yang mencakup komponen transaksi (pembeli, penjual, barang, jasa dan informasi), subyek dan obyek yang terlibat, serta media yang digunakan (dalam hal ini adalah internet). Perkembangan teknologi informasi terutama internet, merupakan faktor pendorong perkembangan e-commerce. Internet merupakan jaringan global yang menyatukan jaringan komputer di seluruh dunia, sehingga memungkinkan terjalinnya komunikasi dan interaksi antara satu dengan yang lain diseluruh dunia. Dengan menghubungkan jaringan komputer perusahaan dengan internet, perusahaan dapat menjalin hubungan bisnis dengan rekan bisnis atau konsumen secara lebih efisien. Sampai saat ini internet merupakan infrastruktur yang ideal untuk menjalankan e-commerce, sehingga istilah E-Commerce pun menjadi identik dengan menjalankan bisnis di internet.

 


Aplikasi E-Government untuk Instansi Pemerintah


Dalam kajian Kerangka Teknologi Informasi Nasional (National IT Framework) yang disusun oleh BAPPENAS, salah satu pilar yang perlu dibentuk adalah Electronic Government (E-Government) for Good Governance dengan tujuan dapat mempercepat terbentuknya suatu pelaksanaan pemerintahan yang baik, efisien, dan efektif. Badan Koordinasi Teknologi Informasi Nasional (BKTIN) juga telah membentuk bidang kelompok kerja pengembangan E-Government yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan E-Government. Dalam proses implementasi E-Government, Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti eksisnya pulau-pulau informasi, sistem keamanan yang tidak memadai dan tidak adanya audit, inkonsistensi data dan informasi, serta infrastruktur yang tidak memadai, sehingga diperlukan strategi untuk mengatasinya, yaitu standardisasi E-Government.